Pagi ini saya membaca artikel Bapak Dahlan Iskan di Disway berjudul “Tahu Digigit”. Isinya tentang aplikasi layanan publik milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang namanya Tahu Sumedang. Logonya pun unik, yaitu tahu yang sudah digigit di pojoknya. Sebuah plesetan visual dari logo Apple yang ikonik (apel krowak, tahu krowak).

Aplikasi tersebut merupakan portal layanan publik untuk warga Kabupaten Sumedang, jadi saya belum tau bagaimana isinya. Tapi membaca deskripsi Pak Dahlan, ada banyak hal yang menurut saya menarik untuk dicatat dari sudut pandang yang setiap hari berurusan dengan infrastruktur IT dan sistem internal. Tulisan ini bukan review berdasarkan pengalaman langsung, melainkan refleksi setelah membaca laporan tersebut, sekaligus beberapa pertanyaan yang muncul di kepala saya sebagai praktisi.

Yang Menarik dari Aplikasi Tahu Sumedang

Dari tulisan Pak Dahlan, ada beberapa hal yang langsung saya catat sebagai sesuatu yang jarang saya temukan di aplikasi pemerintahan daerah.

Pertama, kedalaman datanya. Disebutkan ada 29 menu di dashboard, mulai dari kas daerah, pendidikan, kesehatan, sampai Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang menarik bukan jumlah menunya, tapi rincian sampai level paling bawah. Kas daerah bisa ditelusuri sampai uang masuk dan keluar hari itu, dipakai untuk belanja apa saja. Menu pendidikan menampilkan bangunan sekolah yang rusak berat lengkap dengan titik koordinatnya. Dari pengalaman saya melihat banyak aplikasi dashboard pemerintahan yang biasanya berhenti di angka agregat tahunan, level kedalaman seperti ini cukup di luar kebiasaan.

Kedua, mekanisme verifikasi MBG. Setiap dapur SPPG wajib mengunggah foto makanan hari itu. Pihak sekolah juga wajib mengunggah foto makanan yang sebenarnya diterima anak-anak. Dengan begitu, ada dua sumber data yang bisa dibandingkan secara real-time, bukan oleh auditor, tapi oleh siapa saja yang mau melihat. Ini desain sistem yang menarik: alih-alih membangun tim audit yang mahal, mereka memanfaatkan dua pihak yang sudah ada dalam proses dan membuatnya saling cross-check secara natural. Dalam dunia software engineering, prinsip ini mirip dengan trust but verify, dan diimplementasikan dengan baik.

Ketiga, model dokumen via barcode. Akta lahir dan kartu keluarga disajikan dalam bentuk barcode yang bisa di-scan dan disimpan di HP. Mau cetak fisik, bisa cetak sendiri. Pemkab tidak lagi jadi gatekeeper yang harus didatangi setiap kali warga butuh dokumen. Untuk kabupaten dengan wilayah luas, model seperti ini secara teori bisa memangkas banyak sekali biaya operasional kantor dinas dan waktu warga.

Keempat, klaim bahwa aplikasi ini boleh ditiru. Dalam tulisan disebutkan sudah lebih dari 200 kabupaten yang datang belajar ke Sumedang. Kalau betul boleh disalin secara bebas, apakah itu open source, atau setidaknya open spec, ini hal yang penting. Tradisi membagi karya antar pemerintah daerah masih jarang di Indonesia, lebih sering yang terjadi adalah masing-masing membangun aplikasi sendiri dari nol dengan vendor masing-masing.

Beberapa Pertanyaan yang Muncul

Setelah selesai membaca, justru pertanyaan-pertanyaan inilah yang lebih dominan di kepala saya. Bukan karena saya skeptis, tapi karena pengalaman saya mengurus berbagai sistem mengajarkan satu hal: sistem yang kelihatan ideal di permukaan biasanya menyimpan banyak detail yang tidak terlihat.

Soal privasi data. Dalam tulisan disebutkan, “tersaji informasi hari itu siapa lahir, nama bayinya siapa.” Saya berhenti agak lama di kalimat ini. Apakah maksudnya nama bayi yang baru lahir benar-benar bisa dilihat publik secara real-time? Kalau ya, ini bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi. Mungkin saja yang dimaksud adalah notifikasi internal untuk keperluan administrasi, dan dokumen barcode hanya bisa di-scan oleh pemilik atau pihak yang berwenang. Tapi tulisan Pak Dahlan tidak menjelaskan batas akses ini.

Soal infrastruktur dan keberlanjutan. Aplikasi sebesar ini, dengan unggahan foto MBG harian dari ratusan sekolah, dashboard real-time, dan integrasi data dari banyak dinas, pasti membutuhkan infrastruktur backend yang cukup serius. Servernya di mana? Berapa biaya operasional bulanannya? Siapa yang mengelola? Apakah dikerjakan oleh tim internal Diskominfo Sumedang atau di-outsource ke vendor? Ini pertanyaan yang menentukan apakah aplikasi ini benar-benar bisa ditiru oleh kabupaten lain dengan kapasitas IT yang berbeda-beda.

Soal digital divide. Klaim bahwa aplikasi ini “diawasi langsung seluruh rakyat secara real time” mengasumsikan akses HP dan internet yang merata di Sumedang. Padahal Sumedang punya wilayah pegunungan dan pedesaan yang belum tentu punya sinyal stabil. Mungkin di sinilah ruang perbaikan ke depan: bagaimana fitur dashboard juga bisa diakses oleh warga yang tidak memiliki smartphone, misalnya lewat layar publik di kantor kecamatan atau balai desa.

Apa yang Bisa Saya Ambil dari Sini

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan di atas, yang menurut saya wajar untuk diajukan terhadap sistem apa pun yang baru saya kenal, saya pikir ide dasar Tahu Sumedang patut diapresiasi.

Aplikasi Tahu Sumedang menarik untuk dipelajari minimal pada level desain. Bagaimana mereka mengintegrasikan data antar dinas? Bagaimana otorisasi diatur? Bagaimana skalabilitasnya? Kalau benar aplikasi ini terbuka untuk ditiru, mudah-mudahan ada saluran resmi untuk mempelajari arsitekturnya, bukan sekadar tampilan dashboard-nya saja.

Sumber tulisan: Dahlan Iskan, “Tahu Digigit”, Disway, 13 Mei 2026.